Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsudin meminta agar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mundur saja dari koalisi. Didi menilai bahwa sikap PKS yang tidak mendukung kebijakan pemerintah, sudah tidak lagi memiliki pandangan dan kesamaan sikap dengan partai-partai yang bergabung dalam koalisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Ditemui wartawan di Gedung DPR, Selasa 10 April 2012, Didi mendesak agar PKS menempatkan diri sebagai opisisi saja. "Itu baru namanya gentlemen dan terhormat. Di belahan dunia manapun suatu partai yang memilih berkoalisi jelas ada etikanya," kata dia. Partai koalisi, lanjutnya, yang tidak mendukung kebijakan pemerintah dapat menghambat kinerja pemerintah. Karena, energi koalisi akan terkuras untuk mengurusi anggota yang terus mengganggu pemerintah. "Untuk kepentingan politik sesaat semata." Meski demikian, Partai Demokrat akan menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Dewan Pembina Partai ini, Susilo Bambang Yudhoyono. "Dan saya yakin Ketua Dewan Pembina akan memutuskan apa yang terbaik yang harus dilakukan," katanya. Posisi PKS di koalisi bak telur di ujung tanduk setelah mereka meolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dalam rapat Paripurna di DPR, 31 Maret lalu. Sikap PKS ini berseberangan dengan sikap partai-partai koalisi yang tetap memberi celah pemerintah untuk menaikkan dan menurunkan harga BBM eceran melalui Pasal 7 ayat (6) A UU APBN Perubahan 2012. Bukan hanya Didi, sejumlah politisi Demokrat lainnya pun menilai PKS keluar dari koalisi. • VIVAnews