Informasi Mahasiswa Baru

More »

Launching & Bedah Buku Pajak

More »

Visi & Misi Program Studi Akuntansi Univ. Narotama

More »

Company Visit @ Wendys Surabaya

More »

Factory Visit @ PT Campina Ice Cream Industry Surabaya

More »

 

Free PPL: Fair Value Measurement

Berikut perubahan untuk pembicara/narasumber free PPL

Pembicara:

Bpk. Dudi M. Kurniawan, CPA., CA.

  1. Managing Partner KAP  Purwantono, Sarwoko dan Sandjaja (Ernst & Young)
  2. Wakil Ketua Badan Kajian dan Sosialisasi IAI Wilayah Jawa Timur

Demikian terima kasih.

Brosur Free PPL Fair Value Measurement (revisi)

Daftar Peserta Free PPL Fair Value Measurement

Kepada Mahasiswa Prodi Akuntansi

Berikut daftar nama peserta yang sudah melakukan konfirmasi menghadiri Free PPL Fair Value Measurement. Harap hadir minimal 15 menit sebelumya. Apabila tidak dapat hadir, harap segera konfirmasi ke bpk. Rony Wardhana.

Terima kasih.

DAFTAR PESERTA FREE PPL

Free PPL Workshop: IFRS Fair Value Measurement

Trend penyusunan dan pengembangan standar akuntansi internasional mengalami pergeseran ke arah fair value accounting yang menjadi mainstream International Accounting Standards Board (IASB). Perubahan besar ini berdampak pada cara CPA dan para professional di bidang akuntansi dan keuangan dalam menentukan nilai yang sebenarnya pada suatu bisnis. Kondisi Indonesia yang berbeda dengan negara-negara maju untuk menerapkan fair value accounting menjadi isu yang sangat krusial, seperti tidak adanya referensi pasar, regulasi perpajakan, dan lainnya. Di sisi lain, Indonesia yang saat ini dalam proses konvergensi IAS/IFRS yang berdasarkan fair value accounting dapat meningkatkan relevansi informasi dalam laporan keuangan namun juga menghadapi kendala keandalan informasi yang disajikannya.

Dalam rangka menjawab permasalahan tersebut, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Jawa Timur menyelenggarakan Free PPL dengan tema IFRS Fair Value Measurements.

MATERI PPL

  1. IFRS 13: Fair Value Measurement
  2. Metode Fair Value Measurement
  3. Praktek pengukuran fair value

 PESERTA

 ANGGOTA IAI AKTIF, ALUMNI PELATIHAN IAI WILAYAH JAWA TIMUR

 KETERANGAN

  1. Durasi            : 4 jam
  2. Hari/Tanggal : Rabu /25 Juni 2014
  3. Satuan Kredit PPL (SKP) : 4
  4. Waktu            : 08.30-12.30 WIB
  5. Tempat           : Conference Hall lt.2, Universitas Narotama,Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya
  6. Partisipasi      : GRATIS

 PEMBICARA

Drs. Sugeng Praptoyo, SH., MM., Ak., CPA., CA.

  1. Partner KAP  Chatim, Atjeng, Sugeng dan Reka
  2. Pengurus IAPI & IAI Wilayah Jawa Timur

Download brosur Free PPL Workshop:  IFRS Fair Value Measurement

Jadwal UAS Genap 2013/2014

Berikut kami sampaikan jadwal UAS semester Genap 2013/2014 kelas A & B.

JADWAL UAS Genap 2013_14)_2

Mewujudkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

Pada tahun 2015, seluruh instansi pemerintah baik yang ada di pusat maupun di daerah harus sudah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual (accrual basis). “Setelah aturan SAP berbasis akrual ditandatangani maka pemerintah pusat dan daerah harus sudah menerapkan SAP per 1 Januari 2015,” kata Dirjen Keuangan Daerah, Yuswandi A. Temenggung, saat menjadi pembicara dalam acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2013, di Jakarta. Dasar hukum penerapan SAP berbasis akrual adalah PP No. 71/2010 tentang SAP, sebagai amanat dari UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. UU No.17/2013 mengamanatkan instansi pemerintah baik dipusat maupun di daerah di minta untuk menerapkan SAP berbasis akrual. Sedangkan dalam PP No. 71/2010 disebutkan SAP berbasis akrual dilaksanakan empat tahun setelah tahun 2010, yang artinya dilaksanakan pada 2015.  Penerapan accrual basis di daerah akan cukup kompleks. Bisa dibayangkan, saat ini terdapat 491 daerah provinsi dan kab/kota di seluruh Indonesia. Dengan segala keragaman yang ada, tentu akan lebih sulit penerapannya dibanding di pusat. Sementara itu, beberapa hal yang harus disiapkan terkait dengan penerapan SAP berbasis akrual di daerah, yakni ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Ketika SAP berbasis akrual diterapkan secara penuh maka fungsi akuntansi dari masing-masing PPKD dan SKPD harus muncul – siapa mengerjakan apa.